Menulis Kreatif

Home / Nasional

Selasa, 8 Februari 2022 - 20:01 WIB

BPKP Audit Kereta Cepat Jakarta-Bandung, DPR RI: Amburadul

Presiden Jokowi saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di bawah tol Jakarta Cikampek yang akan dilalui kereta cepat sejauh 1.885 meter.

Presiden Jokowi saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di bawah tol Jakarta Cikampek yang akan dilalui kereta cepat sejauh 1.885 meter.

TJIMANOEK.COM, JakartaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sedang mengaudit angka pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China, Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan bahwa Internal review masih sama dengan semula diproyeksikan dari awal usulan sebesar USD 2 miliar atau sekitar Rp27 triliun menjadi USD 1,675 miliar atau sekitar USD 23 triliun (kurs Rp14.100/USD).

“Jadi kami sudah lakukan ini sejauh ini usulan USD 2 billion, namun angka masih USD 1,675 bilion. Kita masih terus berproses menemukan biaya mana yang akan diefisienkan,” jelas Dwiyana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Senin (7/2/2022).

Dwiyana lanjut menjelaskan, masih menunggu hasil audit dari BPKP untuk kemudian dapat mengajukan usulan cost overrun dari lembaga tersebut ke Komite Kereta Cepat.

Baca Juga:  Tugu Sepatu Sudirman Menghilang, Wagub DKI: Dirapihkan dan Dibersihkan Dulu

“Total cost overrun kita masih menunggu, sesuai dengan Perpres 93/2021 tentu setelah ada review BPKP kementerian BUMN akan mengajukan usulan cost overrun dari review BPKP ke Komite Kereta Cepat,” jelasnya.

“Baru setelah itu bisa mendapatkan total cost sampai project ini selesai,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Initial budget atau nilai investasi awal Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah sebesar Rp87 triliun atau US$6 miliar dengan asumsi (Rp14.400/USD).

Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady mengatakan, perencanaan pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung amburadul. Karena sampai saat ini masih belum ada kejelasan terkait ongkos pembangunan.

“Menurut saya ini amburadul, karena cost overrun juga belum pasti menunggu review BPKP, ini nanti berpengaruh juga ke masa konsesi,” tegasnya.

Baca Juga:  Hari Dokter Nasional, Nakes Indramayu Belum Terima Honorarium

Ia kemudian membeberkan adanya potensi pembengkakan yang menyebabkan pemerintah Indonesia meminjam ke Bank China. Cost structure nya sendiri dari Konsorsium BUMN Indonesia 60%, sedangkan konsorsium China 40%.

“Belum tahu itu cukup apa tidak kemungkinan masih ada meminjam dari bank China, jadi kapan selesainya perencanaan ini baik reviewnya juga karena setiap saat ada pembengkakan,” jelas Hamka.

Diketahui, Komite Kereta Cepat Jakarta – Bandung diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dengan anggota Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

(TJ-99 / TJIMANOEK)

Share:

Baca Juga

tugu sepatu, tugu sepatu sudirman, tugu sepatu jakarta,

Nasional

Tugu Sepatu Sudirman Menghilang, Wagub DKI: Dirapihkan dan Dibersihkan Dulu
0'ushj.dialambaqa, direktur pkspd, oushj dialambaqa, o'ushj,

Nasional

Budayawan Gugur dalam Kenistaan (Studi Kasus Puisi Butet Kartaredjasa)
mahkamah agung, pengadilan tinggi, pengadilan,

Nasional

Mahkamah Agung Resmi Rilis 7 Lokasi SKD Mandiri-BKN
ponpes, ponpes indramayu, ponpes alzaytun, al zaytun, al zaytun indramayu,

Nasional

Polemik Salat Ala Pesantren Al-Zaytun Indramayu, MUI: Sah, tapi Makruh
Ibu negara, jokowi, vaksinasi klaten

Nasional

Presiden Jokowi Pastikan Sendiri Vaksinasi Di Seluruh Tanah Air Berjalan Baik
kementerian komunikasi dan informatika, kemenkominfo, penghargaan smart city,

Daerah

Indramayu Meraih Penghargaan Smart City, Kok bisa?
pln

Nasional

PLN Gunakan Teknologi SCADA untuk Sukseskan PON XX Papua
nina, nina agustina, bupati indramayu, bupati indramayu perempuan, bupati nina, hut indramayu, hut indramayu ke 496, 7 oktober, 7 oktober 2023, indramayu, hari jadi indramayu, jawa barat,

Daerah

Edisi HUT ke-496: Dasar Impeachment Terhadap Bupati Indramayu yang Tidak Dilakukan Legislatif