Indramayu – Bupati Indramayu, Nina Agustina masuk ke dalam daftar 10 Bupati/Walikota yang mendapat nominasi Anugerah Kebudayaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal itu bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 2022.
Selain Nina, ada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang masuk ke dalam daftar nominasi tersebut. Putra Presiden Jokowi itu akan bersaing dengan nominator lain, seperti Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Buton La Bakry, Bupati Lamandau Hendra Lesmana, Wali Kota Bengkulu Helmi Hassan, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, Bupati Magetan Suprawoto, dan Bupati Sumbawa Barat Musyafirin.
Penanggung Jawab Hari Pers Nasional 2022/ Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari mengatakan, dalam peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2022, banyak rangkaian acara yang PWI selenggarakan termasuk salah satunya penganugerahan kebudayaan. “Anugerah Kebudayaan PWI hanya salah satu dari sekian banyak mata acara Hari Pers Nasional 2022 yang juga sedang berproses. Dalam bentuk konvensi, seminar, bakti sosial, jurnalisme, penganugerahan, hingga penandatanganan kerjasama,” kata Atal.
Sementara itu, Bupati Indramayu, Nina Agustina mengucap syukur karena dirinya telah masuk ke dalam 10 nominasi Anugerah Kebudayaan. “Alhamdulillah, sebuah kebanggaan untuk saya bisa masuk ke dalam 10 nominator Bupati dan Wali Kota Anugerah Kebudayaan PWI pada Hari Pers Nasiona (HPN) 2022,” tulis Nina di akun media sosial miliknya, Minggu, (5/12/2021).
Masuknya Bupati Indramayu ke dalam 10 nominasi anugerah kebudayaan, Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD), O’ushj Dialambaqa mengatakan tidak perlu kaget atau terkejut. Sebab, penganugerahan tersebut tidak jelas dan beda dengan nominasi nobel intelektual akademik.
“Bupati Nina dinominasikan dalam 10 besar oleh PWI Pusat dibidang kebudayaan, kita tidak perlu kaget apalagi terkejut. Jika nominasi Nobel itu jelas orientasi, paradigmatisnya dan konkret figur penerimanya secara intelektual akademik, karyanya bisa diuji apalagi dibidang Fisika, Kimia, Kedokteran dan lainnya termasuk penerima Nobel Sastra, karyanya jelas dan konkret, tidak ngawur dan tidak blepotan,” kata O’ushj Dialambaqa kepada tjimanoek.com di kediamannya, Selasa, 7 Desember 2021.
O’ushj menjelaskan bahwa Bupati Indramayu Nina Agustina bisa kapan dan dimana saja mendapat penghargaan lain. Sekalipun, katanya, penghargaan di bawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). “Bupati Nina kapan saja dan dimana saja dan oleh lembaga mana saja bisa saja dinominasikan bahkan dinobatkan penerima penghargaan dibidang apapun juga di negeri ini bahkan mungkin di dunia internasional sekalipun dibawah PBB lembaga atau badan yang memberikan penghargaannya, jika itu oreintasi, pandangan dan paradigmatisnya politik dan kepentingannya tentu politis juga. Jadi ya tak aneh, remeh temeh,” jelas O’ushj.
Jadi, kata O’shj, pemberian penghargaan tersebut sarat akan konflik kepentingan. Sehingga hal itu tidak layak untuk didiskusikan karena sudah keluar dari kamus intelektual kebudayaan. “Begitu juga PWI Pusat yang menominasikan Bupati Nina, karena jika paradigmatisnya politis, kita buang-buang energi untuk membicarakannya apalagi untuk mendiskusikannya, karena itu tidak ada bahkan keluar dari kamus intelektual kebudayaan. Publik tentu paham, tidak setiap penerima penghargaan kemudian mempunyai value yang dikeluarkan oleh PWI misalnya, jika itu dilakukan PWI Daerah tentu publik akan maklum karena ada kepentingan politis. Jadi conflic of interest tidak bisa dicegah tapi ini PWI Pusat, sekalipun itu bukan bagian penting untuk kita bicarakan,” katanya.
Dia menyebut pemerintahan Bupati Indramayu Nina Agustina masih seusia jagung dan perlu dipertanyakan apakah penghargaan itu dinominasikan karena Nina berselfie dan bertiktok di media sosial. “Bupati Nina baru seumur jagung dalam pemerintahan. Pertanyaannya, apakah karena Bupati Nina pernah berselfi dan bertitok di media massa ke lokasi penemuan yang diduga konon sebuah situs raja-raja di Desa Sambimaya, dimana hasrat Ketua Tim Cagar Budaya adalah sebuah Candi Raja-Raja,” sebut O’ushj.
“Pertanyaam berikutnya adalah apakah Bupat Nina karena berselfi di Sambimaya kemudian harus dinyatakan dan atau dikatakan peduli dengan kebudayaan. Jika itu, kenapa Bupati tidak serius untuk menindaklanjuti kekononan situs itu untuk dilakukan penelitian serius lebih lanjut sehingga ada kejelasan kebenaran uji lab yang dilakukan oleh para arkeolog profesional bukan arkeolog salon dan atau vampire yang melompat-lompat pernyataan dan penjelasannya di media massa seperti Ketua Tim Cagar Budaya Indramayu. Sudah menjadi tupoksi Bupati jika peduli pun. Ini salah kaprahnya. Wong itu kedinasan yang menjadi tanggung jawab atas sumpah jabatannya. Jadi tidak bisa dikatakan sebuah kepedulian atau atensi. Itu tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan,” imbuhnya.
O’ushj pun menyoroti mengenai kelanjutan penemuan situs, tetapi dirinya tidak melihat keseriusan Nina soal itu. “Bupati Nina bisa meminta bantuan para arkeolog nasional maupun internasional untuk keseriusan tindak lanjutnya atas atensinya dibidang kebudayaan. Soal ini kita tidak lihat,” tutur O’ushj.
Dugaannya, PWI Daerah telah memberikan informasi bahwa Bupati Nina konsen terhadap kebuayaan sehingga perlu dinominasikan oleh PWI Pusat. “Sekali lagi, itu otoritas PWI pusat untuk menominasikan atau menobatkan Bupati Nina mendapatkan penghargaan dibidang kebudayaan tersebut oleh PWI Pusat yang barangkali informasi dan input data basenya dari PWI Daerah sebagai kepanjangan tangannya,” duga O’ushj.
“Bicara penghargaan yang dikeluarkan oleh banyak lembaga manapun adalah bicara value dan public trust (kepercayaan publik), karena, misalnya, Yap Thiam Hien Award atas Gus Mus (Mustofa Bisri), pemberian penghargaan tersebut menjadi bernilai, value nya konkret. Gus Mus, puisi-puisi dan cerpen karyanya jelas dan menggigit. Bicara soal kebudayaan dan peradaban diberbagai forum penting juga jelas. Bicara soal agama sekalipun terkadang nyleneh tapi tidak ngawur, itu jelas. Jadi ada kejelasan intelektualitasannya, reputasi, kiprahnya dan dedikasihnya terhadap HAM, maka Yap Thiam Hien Award berani memberikan penghargaan padanya,” bebernya.
Ooh, sapaan akrab O’ushj Dialambaqa mencontohkan pemberian penghargaan pada Majalah Sastra Horison yang mempunyai konsep jelas. “Pemberian penghargaan HB. Jassin dan atau penghargaan Majalah Sastra Horison juga jelas argumen dan konsepnya, karena yang menerima penghargaan HB. Jassin dan atau Majalah Sastra Horison sewaktu Jassin masih hidup itu juga jelas dan konkret, benar-benar sastrawan yang karya-karyanya yang bicara dan berkualitas. Jadi semua itu jelas, jadi mempunyai value tersendiri, dan publik menyepakati value (nilai) tersebut,” kata Ooh.
“Kita tidak mihat dan tidak mendengar, dimana, kapan dan diforum penting mana Bupati Nina bicara soal kebudayaan dan peradaban, apakah diforum PBB atau dunia atau nasional. Itu soalnya yang kita tidak lihat dan kita tidak mendengar. Wong bicara soal Buruh Migran di forum Asia Pasifik saja blepotan. Bicara soal stanting blepotan. Bicara soal IPM juga blepotan, itu belum soal konsep. Bicara soal pertumbuhan ekonomi dan gini rasio lebih sangat blepotan lagi. Bicara soal investasi saja, dimana Bupati sendiri berada dalam pergaulan bisnis ya juga blepotan. Jadi menggelikan bin ajaib jika PWI Pusat menominasikannya untuk mendapatkan penghargaan bidang kebudayaan. Nah, tapi itu kita tak perlu membicarakan, karena bukan bagian penting untuk kita bicarakan, numpang lewat pemberitaan media saja. Buang-buang otak, logika dan akal waras,” kata O’ushj Dialambaqa.
Lanjutnya, “Mengapa itu kita katakan seperti itu, karena, jika Sutan Takdir Alisyahbana jika bicara kebudayaan dan peradaban sangat jelas, yang kemudian menginspirasikan digelarnya forum nasional dalam polemik kebudayaan setiap tahunnya, karena menarik dan konkret. Radar Panca Dahana, Umar Kayam, WS. Rendra, Romo Mangun, Sutardji Cakzoum Bachri, jika bicara kebudayaan dan peradaban juga jelas,” jelas O’ushj.
Ooh juga memberikan contoh tokoh-tokoh yang jelas dalam bicara mengenai kosmologi, kebudayaan, filsafat, dan HAM. “Karlina Supelli bicara kosmologi, Tuhan dalam teologi, kebudayaan dan peradaban sangat jelas logika dan akal warasnya. Pun Rocky Gerung dalam perspektif filsafat dalam bicara kebudayaan dan peradaban, dan etics (etika) juga sangat jelas dan konkret dalam pembacaan pisau intelektualitasnya. Haris Azhar bicara HAM, hukum dan korupsi juga jelas analisisnya, dan Zainal Arifin Mochtar juga jelas jika bicara tata negara dan hukum. Nah, itu yang kita tidak lihat dan tidak dengar dari Bupati Nina hingga saat ini,” beber O’ushj.
Terakhir, O’ushj Dialambaqa menyarankan agar Bupati Nina Agustina untuk banyak belajar dalam banyak hal agar tidak blepotan dan memalukan. “Bupati Nina, jika tidak arogan dan otoritarian masih punya banyak waktu untuk bisa belajar dalam banyak hal terutama dalam kebudayaan dan peradaban supaya tidak sungguh-sungguh memalukan dan supaya tidak blepotan lagi. Dakirnya (dadakan mikir) berantakan dan blepotan karena tidak terdidik dalam metodologis. Itu soalnya. Tetapi jika mentalitas dan pola pikirnya adalah sebagai penghamba kekuasaan, maka siapa yang berani melawan ke-AKU-annya dalam AKU-nya itu. Wong dalam hal tata kelola pemerintahan saja sangat blepotan. Kritik dianggap sentimen dan kebencian, lantas, siapa AKU? Nah, itu soal terakhirnya,” pungkas Direktur PKSPD, O’ushj Dialambaqa, Selasa, (7/12/2021).
Rangkaian acara ini telah berlangsung sejak bulan September lalu. Puncak acara Hari Pers Nasional akan diselenggarakan pada tanggal 7-9 Februari 2022 mendatang.
(PP)
