TJIMANOEK.COM, Indramayu – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengunjungi Bupati Indramayu, Nina Agustina di Pendopo Indramayu, Jalan Mayjen Sutoyo No. 1/E, Indramayu, Jawa Barat pada, Selasa, 15 Februari 2022.
Dilansir dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu, kedatangan BPK tersebut dalam rangka Entry Meeting dan menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan pemeriksaan.
Perwakilan BPK, Pestan Samosir menjelaskan, tahapan Entry Meeting merupakan tahapan penting dalam proses suksesi dan kelancaran pelaksanaan pemeriksaan keuangan. Ia juga mengatan, entry meeting sebagai bentuk jalinan komunikasi antara tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa untuk menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan pemeriksaan.
“Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa pemeriksaan dilakukan BPK terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu,” kata Pestan dikutip dari Diskominfo Indramayu, Selasa, (15/2/2022).
Bupati Indramayu, Nina Agustina mengharapkan, Kabupaten Indramayu akan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.
“Kita ingin Indramayu setelah Entry Meeting ini bisa memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” ucap Nina.
Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah, O’ushj Dialambaqa mengatakan, entry meeting itu dilakukan setelah ada atau tersedianya data yang akan diaudit oleh BPK.
“Entry meeting itu seharusnya dimaknai bahwa data yang mau diaudit BPK telah teredia dengan baik, sehingga dalam audit tidak bertele-tele, keterkesediaan datanya belum lengkap,” kata O’ushj kepada tjimanoek.com di Indramayu, Rabu, (16/2/2022).
“Entry meeting tidak dipahami untuk penyelarasan tahu sama tahu yang mempengaruhi profesionalitas, integritas dan independensi dalam melalukan audit,” ucapnya.
Ia juga mengatakan, perminataan Bupati untuk wajar tanpa pengecualian sangat mungkin didapatkan. “Permintaan Bupati Nina untuk mendapatkan opini audit dalam LHP BPK dengan WTP (unqualified opinion) pastilah bisa, karena itu adalah kepiawaian Bupati Nina,” ujarnya.
Lanjutnya, “Apa yang tidak bisa diraih oleh Bupati Nina. Semua bisa dengan predikat terbaik, apalagi cuma BPK atau cuma yang ada dalam negeri. Predikat terbaik pun bisa dicapai di mata internasional. Itulah salah satu kelebihan dari Bupati kita,” jelas O’ushj.
“Jika nanti ternyata BPK dalam auditnya memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yang geleng-geleng kepala dan yang tidak mengerti bukan saja publik, tetapi para ASN pada level tertentu dan para mantan Kadis yang baru pensiunan pun juga geleng-geleng kepala dan tak mengerti, mengapa itu bisa dapat WTP,” tuturnya
O’ushj pun mengungkapkan, WDP dalam pemerintahan sekarang masih menjadi hal yang aneh. “Untuk bisa mendapatkan Qualified (WDP) saja masih aneh dalam pemerintahan Bupati Nina setahun ini, karena APBD 2021 pelaksanaan dan tanggung jawabnya sudah berada di tangan Bupati Nina,” tuturnya.
“Jika mendapatkan WDP (Wajar Dengan Pengecualian), kita juga harus membaca, apakah pengecualiannya adalah mengenai hasil audit terhadap aset daerah. Jika itu faktanya, maka opini WDP yang diberikan BPK sesungguhnya adalah Disclaimer sejatinya, tapi karena sudah entry meeting yang dimaknai dengan menyamakan persepsi, itulah yang menjadi realitas politik BPK di bawah Bupati Nina,” imbuhnya.
Sulit, kata O’ushj, untuk menyamakan persepsi karena hasilnya akan berbeda. “BPK tak perlu untuk menyamakan persepsi dalam hasil audit dan atau mau melaksanakan auditnya, karena pastilah tidak akan sama persepsinya. Karena yang akan terjadi antara hasil audit dengan harapan hasil audit bisa saja berbeda, dan belum tentu dalam pelaksanaan audit bisa dipahami dan dimengerti oleh Bupati maupun oleh para Kepala SKPD yang menjadi obyek pemeriksaannya,” katanya lagi.
Lanjut, “Jika kita, publik membaca secara cermat, dan tentu akan sepaham juga para Kepala SKPD maupun ASN (yg masih berdenyut nuraninya) lainnya bahwa dalam tata kelola pemerintahan tak mungkin untuk mendapatkan WTP atau WDP,” jelasnya.
“Yang mungkin dan rasional serta logis dengan logika dan akal waras adalah BPK memberikan opininya dengan Disclaimer (Tidak Menyatakan Pendapat) atau Adversed (Tidak Wajar) untuk tahun 2021. Tetapi jika realitasnya dapat WDP apalagi WTP, mau diapakan lagi, wong itu realitas politiknya. Mau demo? Mau bikin petisi mosi tidak percaya, mana mungkin?,” tanya O’ushj Dialambaqa.
Hadir dalam kunjungan tersebut, Perwakilan BPK Pestan Samosir, Bupati Indramayu Nina Agustina, Sekretaris Daerah Indramayu Rinto Waluyo, Inspektur Inspektorat Kabupaten Indramayu Ari Risdianto, dan Kepala Badan Keuangan Daerah Indramayu Woni Dwinanto.
(TJ-99 / TJIMANOEK)
