Menulis Kreatif

Home / Daerah / Hukum

Jumat, 18 Oktober 2024 - 19:06 WIB

Polda Jabar Menyelidiki Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kapolres Indramayu

Polda Jabar, Jl. Soekarno-Hatta No. 748, Bandung. (foto: Biddokes Polda Jabar).

Polda Jabar, Jl. Soekarno-Hatta No. 748, Bandung. (foto: Biddokes Polda Jabar).

TJIMANOEK.COM, INDRAMAYU – Laporan pengaduan masyarakat terhadap Kapolres Indramayu terdahulu, AKBP M. Fahri Siregar soal adanya dugaan penyalahgunaan wewenang mulai diselidik oleh Polda Jawa Barat.

Pelapor, Panji Purnama mengungkapkan, pengaduan tersebut dilakukan ke Mabes Polri pada bulan April 2024. Kemudian, Mabes Polri baru melimpahkan pengaduan itu pada bulan ini untuk ditangani oleh Polda Jabar.

“Pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar baru dilimpahkan oleh Kapolri kepada Kapolda Jawa Barat melalui Bidang Propam. Sebenarnya, dumas ini sudah dilayangkan pada April lalu. Tapi, prosesnya didahului pindah tugas Polisi Terlapor yang saat sebagai Wadir Lantas Polda Metro Jaya,” ungkap Panji Purnama, Kamis (18/10).

Ia membeberkan pengaduannya itu mengenai pinjam pakai kendaraan yang dikuasi oleh Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) ke Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Indramayu.

Baca Juga:  Penggugat Bupati Indramayu Akan Hadir Pemeriksaan Persiapan di PTUN Bandung

“Berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang berupa tindakan pinjam pakai barang bukti berupa kendaraan sepeda motor honda BEAT hitam, semula dikuasai oleh Ipda Kholid selaku Kanit Jatanras Satreskrim Polres Indramayu kepada Kasi Propam AKP Enjang,” bebernya.

“Secara prosedur, pinjam pakai harus sepengetahuan dan seizin Kapolres Indramayu atau dalam hal ini Polisi Terlapor. Sehingga, sudah seharusnya Kasat Reskrim dan Polisi Terlapor pun harus turut bertanggung jawab atas tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggotanya tersebut,” tegasnya.

Tak lama, ia mengungkapkan, pihaknya akan memberikan keterangan kepada penyidik di Subbid Provos Bid Propam Polda Jabar.

“Jelas, Polda harus meminta keterangan Kasat dan Kapolres (Polisi Terlapor). Supaya terbuka semua, akuntabilitas dan profesionalitasnya. Kami rasa, dalam waktu dekat, akan memberikan keterangan mengenai laporan pengaduan tersebut di Polda Jabar. Kami terus berusaha agar lembaga Kepolisian menjadi baik,” katanya.

Baca Juga:  Berbagai Kalangan Menolak Kenaikan Tarif Air PDAM Indramayu

Menurutnya, publik bisa menilai keseriusan lembaga Polri dari proses hingga hasil penanganan laporan pengaduan masyarakat ini. Pilihan baik atau buruk, kembali ke lembaganya itu sendiri.

“Apakah lembaga ini ingin baik atau malah sebaliknya, mari kita lihat hasilnya nanti. Jika dinyatakan tidak cukup bukti, apa boleh buat? Itu berarti dari lembaganya sendiri yang memutuskan untuk tidak ingin baik. Seperti yang sudah-sudah,” pungkasnya di Indramayu pada, Jumat (18/10).

Belum diketahui kondisi sepeda motor honda BEAT hitam tersebut hingga saat ini. Tapi, menurut informasi, kendaraan itu dipinjam pakai oleh Kasi Propam Polres Indramayu.

(TJR / tjimanoek)

Share:

Baca Juga

bupati nina digugat, ptun bandung, peradilan tata usaha negara bandung,

Daerah

Bupati Indramayu Nina Agustina Digugat ke PTUN Bandung
polisi, akbp m fahri siregar, akpol 2002, kapolres indramayu, polres indramayu, polisi indramayu, polisi terlapor,

Daerah

Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar Sandang Status Polisi Terlapor
kejaksaan negeri indramayu, hba, kejari indramayu, hari bhakti adhyaksa ke-62,

Daerah

Kejaksaan Negeri Indramayu Diminta Evaluasi-Cabut Karya Ilmiah HBA ke-62
bupati nina, nina agustina, bupati indramayu, pt polytama propindo,

Daerah

Bupati Nina Sebut IPM Rendah Salah Perhitungan, PKSPD: Mengedepankan Logika dan Argumentasi “sampah”
kapolres indramayu, kasat reskrim polres indramayu, kasie humas polres indramayu, akbp m fahri siregar, akp m hafid firmansyah, ipda tasim, polres indramayu, konpers,

Daerah

Kapolres Indramayu Berikan Penghargaan Kepada Waka dan Kasat Reskrim, Atasan Penyidik yang Tidak Tahu Undang-undang
mahkamah agung, ma, judicial review,

Hukum

Wajib Vaksinasi, Presiden Jokowi Digugat ke Mahkamah Agung
mkmk, oushj dialambaqa, oushj pkspd, oushj dialambaqa, oo,

Hukum

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Akankah Menjadi Kenaifan? (Studi Kasus Mungkinkah Putusan MK Bisa Dibatalkan?)
Indramayu, Kabupaten Indramayu, pendopo indramayu, alun alun Indramayu,

Daerah

G30STWK, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi di Indramayu?