Cirebon – Bantuan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) Swadaya Provinsi Jawa Barat di Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon menjadi polemik di tengah masyarakat. Pasalnya banyaknya penerima manfaat yang mengeluhkan mengenai barang atau material yang datang dari toko penyedia tidak sesuai dengan rancangan belanja yang sudah dibuat dan di tentukan oleh penerima manfaat.
Salah satu penerima manfaat yang tidak ingin diungkap identitasnya, AK warga RT.04/RW.002 menyampaikan, bahwa ia sebagai salah satu yang mengalami ketidaksesuaian belanja barang dan material.
“Jadi awalnya saya itu disuruh buat rancangan belanja dipandu oleh LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) disitu. Awalnya memang rancangan saya melebihi dari anggaran yang ada, setelah diulang dan dikurangi jadi pas tuh sesuai anggaran. Tapi kok pas barang datang dari toko dikurangi lagi,” kata AK, salah satu penerima manfaat saat diwawancara tjimanoek.com, Jumat, 12 November 2021.
Ditempat berbeda, penerima manfaat lainnya, MKS menjelaskan, bukan hanya rancangan belanja saja yang tidak sesuai, namun keterbukaan anggaran yang dibelanjakan untuk bahan materialnya tidak diberitahukan besaran pengeluarannya. “ Ya benar bukan hanya itu saja, terkait anngaran yang sudah dibelanjakan kita tidak tahu berapanya,” ujarnya MKS.
“Kan waktu diawal dipandu LPM tuh pas bikin rancangan belanjanya tapi setelah dibelanjakan kita tidak diberitahu terkait besarnya anggaran yang dibelanjakan. Sedangkan rancangan belanja kita sudah dihitung tidak melebihi anggaran yang didapat, justru dibawah itu,” ungkap MKS.
M. Yamin salah satu tokoh masyarakat sekaligus Ketua RT 04, yang saat itu menyaksikan pembuatan rancangan belanja material tersebut telah membenarkan barang yang datang dari toko penyedia tidak sesuai jumlahnya dengan rancangan belanja yang dibuat oleh penerima tersebut. Ia membenarkan banyak sekali jenis material yang dikurangi. “Memang betul tidak sesuai rancangan, seperti besi, genteng, bata, itu banyak yang datang tidak sesuai rancangan belanja,” paparnya M. Yamin.
Sementara itu, Itang selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Setu Wetan melalui Sekertaris LPM, Pendi membantah hal tersebut. Dirinya mengelak bahwa toko penyedia telah mengirim barang atau material sesuai kebutuhan yang telah ditentukan oleh para penerima manfaat. “Barang yang datang sudah sesuai dengan apa yang diinginkan penerima, jumlahnya juga sesuai,” terang Sekretaris LPM, Pendi.
Disamping itu, keluhan dari penerima tentang jumlah barang atau material yang tidak sesuai rancangan, rekan-rekan media juga menkonfirmasi terkait adanya dugaan Penerima bantuan rutilahu ini yang tidak tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Kondisi rumahnya tidak sesuai aspek atau ciri-ciri Rumah Tidak Layak Huni.
Pendi menjelaskan bahwa program ini bukan untuk masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni ataupun golongan MBR, tetapi untuk masyarakat yang siap berswadaya saja. “Program ini bukan khusus untuk yang rumahnya tidak layak huni ataupun bagi warga penghasilan rendah, tetapi untuk yang siap berswadaya saja. Kalau acuannya berpenghasilan rendah rata-rata di sini masyarakatnya berpenghasilan rendah saat pandemi,” tuturnya.
Ketika disinggung tentang kondisi rumah penerima bantuan tersebut yang disinyalir memiliki dua lantai dan layak huni, Pendi menjelaskan bukan rumah itu yang akan di perbaiki tetapi rumah lain yang keberadaannya ada di belakang rumah dua lantai tersebut.
“Yang di perbaiki bukan rumah dua lantai nya, tapi ada lagi di belakangnya, memang rumah itu sudah tidak layak karena dulunya di pakai untuk gudang, saya sudah tanya ke Dinas dan diperbolehkan,” jelas Pendi kepada awak media.
Perlu diketahui untuk penerima bantuan rutilahu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini jumlahnya sebesar Rp. 17.500.000-, penggunaan untuk bahan bangunan sendiri senilai Rp.16.500.000-, dan untuk membayar upah tukang sebesar Rp700.000-, serta Rp.300.000 untuk administrasi.
(RL)
