Menulis Kreatif

Home / Daerah

Kamis, 9 Desember 2021 - 20:30 WIB

Hari Anti Korupsi Sedunia, Oushj Dialambaqa: Pemberantasan Korupsi Indonesia Model Sinetron Kejar Tayang

Oushj Dialambaqa (mengenakan masker) saat audiensi memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di DPRD Kabupaten Indramayu, Kamis, 9 Desember 2021.

Oushj Dialambaqa (mengenakan masker) saat audiensi memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di DPRD Kabupaten Indramayu, Kamis, 9 Desember 2021.

TJIMANOEK.COM, Indramayu – Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah, O’ushj Dialambaqa mengatakan, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menerapkan model sinetron kejar tayang. Hal itu disampaikannya dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (tema: Satu Padu Budayakan Antikorupsi) di DPRD Kabupaten Indramayu, Kamis, 9 Desember 2021.

“Saya selalu mengkritik dengan satire yang cukup tidak beradab juga. Ini semua pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia model sinetron kejar tayang,” tutur O’ushj saat audiensi peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia bersama DPRD Kab. Indramayu, Jalan Sudirman No. 159, Indramayu, Jawa Barat.

Selain itu, Ousjh menyoroti tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi di kepolisian, baik di Polres Indramayu maupun Polda Jabar. Oushj menyebutkan, pihak kepolisian sebenarnya sangat bisa menerapkan undang-undang tipikor. Namun, dirinya mengatakan, mengapa kepolisian lebih memilih menerapkan undang-undang sumberdaya air dan mineral dan uu migas terhadap kasus eks Dirut PDAM Indramayu Tatang yang notabene ancaman hukumannya lebih ringan.

Baca Juga:  Ingat Kasus Korupsi Belanja Makan dan Minum Rumah Tahfid? Ada 4 Paket Serupa Pada APBD 2022

“Saya juga ingin minta pejelasan terhadap kepolisian. Kasus ini mulai dari Februari 2021 telah diundang, tapi saya aneh kenapa yang dijeratkan di sini adalah undang-undang tentang sumber daya air, gas dan bumi. Tapi ini ranahnya masih tipiter (tindak pidana tertentu), padahal ini menyangkut kerugian keuangan negara. Kemudian Tipikor Polda memeriksa Mantan Dirut PDAM Tatang dengan undang-undang tipikor untuk 14 item indikasi korupsi. Sudah 8 bulan tak ada kejelasan, tenggelam,” ungkap O’ushj, Kamis, (9/12/2021).

Baca Juga:  DPW KNTI Jabar Akan Gelar Kemah Bersama

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Syaefudin mengatakan, benar apa yang disampaikan oleh para pegiat anti korupsi, tetapi tidak membenarkan perbuatannya. Pihaknya, akan mengupayakan pekerjaan rumah tersebut agar dapat diselesaikan.

“Apa yang semua disampaikan, kami tidak munafikan. Artinya benar, tetapi tidak kemudian membenarkan fakta yang ada. Tapi bagaimana mengupayakan yang menjadi PR (pekerjaan rumah) kita,” kata Syaefudin di hadapan Pegiat Anti Korupsi saat audiensi.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua DPRD Kab. Indramayu Syaefudin, Kasubsi Ekonomi dan Moneter Kejaksaan Negeri Indramayu Ivan Day Iswandy, Kanit Tipikor Reskrim Polres Indramayu Caswadi, Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Indramayu Safirudin, Direktur PKSPD Oushj Dialambaqa, dan Koordinator Umum Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Permak) Hatta.

 (PP)

Share:

Baca Juga

polres, polisi indramayu, polres indramayu, kapolres indramayu, kantor polisi indramayu, police, police office, kepolisian resor indramayu,

Daerah

Inisiator Masyarakat Tak Tinggal Diam Minta Polisi Pahami Kembali UU Kepolisian dan UUD 45
kapolres indramayu, polisi, akbp m fahri siregar, polres indramayu, sertijab kapolres indramayu, akbp m lukman syarif, kepolisian resor indramayu, kapolres fahri, akbp m lukman syarif,

Daerah

Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar Ditagih Komitmen ‘Bersih-bersih’
pemuda muhammadiyah,

Daerah

Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Sindang Resmi Dilantik
bupati indramayu, nina agustina,

Daerah

Bupati Nina Klaim Program I-Ceta Berhasil, Masyarakat: Tong Kosong Nyaring Bunyinya
nina agustina, bupati indramayu, buah mangga,

Daerah

Masyarakat Minta Klarifikasi Penetapan Dirut PDAM Melaui Surat ke Bupati Indramayu
fahri siregar, kapolres indramayu, akbp m fahri siregar, polres indramayu, kasi humas polres indramayu, kanit regident satlantas polres indramayu, iptu praja, iptu supraja, tasim,

Daerah

Seorang Warga Kritik Polisi, Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar Bantah Ada Intervensi
wakil bupati indramayu, lucky hakim, podcast lucky dengan bambang widjojanto, wabup indramayu, wabup indramayu periode 2021 2026, pasangan nina agustina,

Daerah

Fungsi Wakil Bupati Tidak Maksimal di Indramayu Menimbulkan Potensi Anggaran Dikorupsi?
bupati nina digugat, ptun bandung, peradilan tata usaha negara bandung,

Daerah

Bupati Indramayu Nina Agustina Digugat ke PTUN Bandung