TJIMANOEK.COM, Indramayu – Bupati Indramayu, Nina Agustina menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja (BPR KR) pada, Selasa, 18 Januari 2022 lalu.
Dalam RUPS tersebut, Bupati Nina sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) merubah nama Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja (BPR KR) menjadi Bank Perkreditan Rakyat Indramayu (BPRI).
Dihimpun dari berbagai sumber, Bupati Nina dalam kesempatan itu membahas rencana bisnis bank tahun 2022. Menurut sumber tersebut, BPR KR memiliki asset 741.709.187.984,18 miliar (naik 6,31% dari perkiraan Desember 2021). BPR KR juga mengklaim, kenaikan tersebut di atas rata-rata BPR secara nasional sebesar 5,7%.
Direktur Utama BPR KR, Sugiyanto menjelaskan bahwa laba rugi naik 6% dari tahun 2021, yaitu sebesar Rp 5.316.832.391,01. Sehingga royeksi PAD (Pendapatan Asli Daerah) 2023 adalah sebesar Rp 2.924.257.815,06.
Ia juga mengatakan, program Kredit Usaha Warung Kecil (Kruwcil) yang diprogramkan oleh Bupati Nina sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp 2.791.900.00 yang diberikan kepada debitur atau nasabah sebanyak 645.
Di 2022, BPR berencana akan menyalurkan program kredit Kruwcil sebesar Rp 3.750.000.000 untuk 750 orang debitur atau nasabah.
Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah, O’ushj Dialambaqa mengatakan, apa yang dipaparkan dalam BPR KR menyisahkan tanda tanya besar.
“Dirut BPR KR bersama Bupati mengklaim asetnya sekarang Rp 741.709.187.984,18, naik 6,31% dari perkiraan Desember 2021, dan mengklaim, kenaikan tersebut di atas rata-rata BPR secara nasional sebesar 5,7%. Laba Rugi naik 6% dari tahun 2021, yaitu sebesar Rp 5.316.832.392,01. Sehingga proyeksi PAD 2023 sebesar Rp 2.924.257.815,06. Sunggguh fantastik, bukan?,” kata O’ushj Dialambaqa kepada tjimanoek.com, Senin, 24 Januari 2022.
Oushj mengatakan, data-data yang dirilis oleh BPR KR yang seolah-olah pencapaian terbaik dengan lakon kembang ganyong Bupati. “Itu Bupati tengah mempertontonkan lakon Kembang Ganyong pada BPR KR yang seolah-olah sangat fantastik dengan catatan Laba mencapai Rp 5,316 lebih. Kembang Ganyong itu juga tengah mempertontonkan IPM kita yang rendah atau buncit, karena itu berarti civil society oleh Bupati dan Dirut BPR KR dianggap dungu semua. Itu soalnya,” jelasnya.
“Padahal, jangan-jangan kedunguan itu bersemayam pada Bupati dan Dewan Pengawas (Dewan), dan jika Dirut mengklaim fantastik seperti itu, wajar saja, supaya dianggap berprestasi, tetapi sekaligus berarti Bupati dan Dewas berada dalam kedungan fantastik, sebab menilai sehat dan tidaknya BPR KR tidak bisa hanya dengan melihat laba tahun ini saja (tahun 2021). Jika cuma itu yang dilihat atau dibaca, itu berarti kedunguan dalam membaca sehat tidaknya BPR KR menjadi sangat keterlaluan,” imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa laba rugi dapat dinilai dari data sebelumnya bukan dalam satu periode neraca saja. “Entah apa Kominfo yang tak mengerti dan tak paham atau memang data itu benar seperti yang disampaikan Bupati dan Dirut, yaitu laba rugi naik 6% dari tahun 2021,” kata Oushj.
Lanjutnya, “Aneh bin ajaib, karena RUPS (red: Rapat Umum Pemegang Saham) itu adalah untuk tahun buku 2021. Jika kosa kata itu dikatakan “naik” 6%, seharusnya naik dari tahun 2020. Jadi sangat kacau balau. Pembanding untuk dikatakan naik atau turun itu harus dari data laba rugi tahun sebelumnya. Mana ada dikatakan laba rugi naik dengan data tahun 2021. Padahal lagi bicara laba rugi tahun 2021. Tahun 2022 periode akuntansinya baru berjalan belum satu bulan penuh. Itu juga soalnya,” bebernya.
Oushj juga menyampaikan, apa bila waras, seharusnya perusahaan dan Bupati bisa merilis data keuangan dari BPR KR kepada publik. “Jika kita tidak ingin memelihara kedunguan, seharusnya Bupati mempublish (menerbitkan) Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi)nya sehingga kita tahu apakah itu fantastik atau sekedar ngibul-ngibul dan atau sekedar ngibuli publik, karena dianggap dungu semua,” ucapnya.
“Untuk tidak menjadi Bupati dalam kedunguan, menilai dan atau membaca sehat atau tidaknya BUMD, ya harus menyajikan dua data neraca dan laba rugi dua tahun berturut turut agar obyektif. Jika hanya data neraca dalam tahun bersangkutan saja, hanya segelintir orang saja yang paham dan mampu membaca dan menganalisisnya. Apakah BPR KR itu sehat atau justru sakit, buruk. Itu soal kedunguan klaimnya,” jelasnya.
Bupati, kata Oushj, harus memahami soal likuiditas, rasio, dan sebagainya agar bisa menilai dengan jernih dan tidak terkungkung dalam kedunguan. “Agar Bupati tidak dalam kedunguan fantastik, untuk menilai sehat atau tidaknya, minimal harus mengerti dan paham betul dengan apa itu: Likuiditas, Solvabilitas, IRR (Internal Rate Return), Capital Adequacy Rasio, Allowance for Bad Debts, Bad Debt, Bed Debt Expense, Retained Earning. Minimal itu sebagai pisau bedah untuk mengatakan sehat atau tidak, fantastik atau jongkok,” tuturnya.
“Yang ditampilkan cuma data laba Rp 5,326.832.391,01. Current Aset atau Asset juga tidak ditampilkan. Pada sisa pasiva juga tidak ditampilkan datanya. Lantas apa bisa menyimpulkan sehat atau tidaknya, fantastik atau jongkoknya. Kita juga harus menganalisis kebijakan ekspansi kreditnya, karena itu menjadi rasio sehat tidaknya BPR KR. Jika berkesimpulan sehat atau fantastik, itu namanya sudah gila, naik tangga dari stadium kedunguan,” imbuhnya.
Transparansi data, menurut Oushj penting dalam menilai klaim yang dilontarkan oleh Dirut BPR KR Kab. Indramayu. “Bayangkan saja, kita hanya dijejali laba fantastik, kita tidak tahun bagaimana Retained Earningnya sampai dengan tahun 2021, yang mengklaim naik di atas rata-rata BPR secara nasional sebesar 5,7% kemudian tak disajikan data seluruh BPR dari Sabang hingga Merauke. Itu namanya sudah dungu dan gila-gilaan. Itu juga soalnya,” jelasnya.
“Kembang Ganyong memang tampak sangat indah dan menarik sekalipun tak berumbi, tetapi, sekalipun Kembang Ganyong itu sangat menarik karena aneka ragam warnanya, valuenya rendah. Tak ada yang mau memanfaatkannya selain hanya ganyong (umbi)nya saja,” kata Oushj Dialambaqa.
“Ganyongnya memang sangat banyak mengandung kaya protein, kalori, lemak, vit C, vit B1, fosfor, kalsium dan zat besi. Ganyong juga mengandung sejumlah senyawa seperti flavonoida, saponan dan polifenal,” bebernya.
Ia menjelaskan bahwa ganyong sangat populer di masa 90’an untuk dikonsumsi. “Ganyong hingga tahun 1990an masih banyak kita temui bahkan menjadi makanan atau jajanan kita masa kanak-kanak di desa atau kampung. Masa kanak-kanak kita di kampung ganyong menjadi trilogi krawu, yaitu krawu ganyong, krawu sagu dan krawu boled,” jelasnya.
Oushj pun mengungkapkan ganyong sebagai potret sosial yang rendah namun tinggi jika berada pada panggung theater. “Entah kenapa, Kembang Ganyong menjadi simbol detajat yang rendah. Kala dulu, jika ada anak pacaran di kebun ganyong, distempel itu dari kalangan gembel, bukan keluarga elit atau berada. Padahal, Kembang Ganyong mencorot warnanya. Tidak seperti Kembang Melati, kecil mungil semerbak wanginya sebagai simbol yang bernilai dalam strata sosial. Jadi Kembang Ganyong bernilai tinggi jika berada dalam panggung teater sebagai artistik yang sedemikian rupa mendramatisir suasana yang bisa mengharu-biru,” ungkapnya.
“Jika BUMD mau menjadi Kembang Ganyong yang fantastik, Bupati harus paham bagaimana ganyongnya supaya bernas, bukan terkagum-kagum dengan kembangnya yang fantasti itu sebagai reputasi fantastik BPR KR atau PDAM atau BWI. Jangan beramsumsi bahwa civil society dungu semua. Padahal, kedunguan yang terjadi pada KPM, Dewas dan Jajaran Direksinya dari BUMD itu sendiri. Itu soalnya,” kata Oushj.
“Ada kedungan berikutnya, terutama para penghamba kekuasaan, para buzzer dan lainnya yang mengatakan dan bertanya, publik yang mana? Masyarakat yang mana?,” lanjutnya.
Belum lagi, kata Oushj, para penghamba kekuasaan yang mensoalkan dari soal kedungunannya. Menurutnya, apabila direspon kita akan sama-sama dungu. “Jika kita menjawab soal pertanyaan yang dungu dari kedunguan penyoal itu, maka kita menjadi sama-sama dalam kedunguan, karena penyoal publik yang mana atau masyarakat yang mana, batok kepalanya kosong atau dengkulnya di kepala dan kepalanya di dengkul, sehingga mereka menjadi dungu memahami konstitusi, apalagi untuk memahami pikiran Montesquieu dan John Locke dalam memaknai vox populi, vox dei. Sehingga menyoal, publik yang mana atau masyarakat yang mana?,” katanya.
“Yang jelas bukan publik atau masyarakat macam yang menyoal itu, karena suara rakyat (masyarakat, publik) adalah suara Tuhan itu, suara publik atau rakyat atau masyarakat yang mengandung kebenaran, bukan suara seperti penyoal publik yang mana atau masyarakat yang mana. Untuk itu, jangan pelihara kedunguan jika ingin Bermartabat. Indramayu Bermartabat bukan dinilai dari reputasi Bupati Nina pengumpul piagam penghargaan, itu realitas politik namanya. Itu namanya lakon Kembang Gayong, dan Insya Allah jika maunya seperti itu Indramayu fakta dan realitanya akan menjadi semakin memburuk, dan kita tidak bisa eksodus dari negeri dongeng yang fantastik,” tutup Direktur PKSPD, O’ushj Dialambaqa, Senin (24/1/2022).
(TJ-99 / TJIMANOEK.COM)
