TJIMANOEK.COM, Indramayu – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indramayu (BEM SI) memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional 2021 di depan gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Jalan Sudirman No. 159, Indramayu, Jawa Barat pada, Jumat, 10 Desember 2021. Aksi gabungan dari beberapa kampus seluruh Indramayu tersebut tidak ditemui satupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indramayu.
“Saya di sini mewakili bapak dewan meminta maaf yang sebesar-besarnya bahwa semua pimpinan dan anggota DPRD sedang ada tugas di luar,” ujar perwakilan dari dewan yang tidak menyebutkan identitas diri di hadapan peserta aksi, Jumat, (10/12/2021).
“Kami mewakili yang terhormat, ini kami sudah koordinasi bahwa nanti anak-anakku bisa ke sini lagi untuk dijadwalkan ulang,” imbuhnya.
Perwakilan dari dewan tersebut kemudian membacakan surat pernyataan bahwa mahasiswa dan masyarakat Desa Eretan yang terdampak banjir rob dapat bertemu dengan Ketua Dewan. “Kami akan membacakan surat pernyataan yaa. Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indramayu menyepakati untuk beraudiensi bersama mahasiswa dan masyarakat Eretan. Insyallah pada tanggal 15 Desember 2021, kita akan bertemu dengan Ketua DPRD,” katanya.
Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah, Oushj Dialambaqa mengatakan, Dewan adalah lembaga politik yang tidak harus dipercaya statementnya. “Pada waktu Permak (Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi) audiensi, saya sudah katakan bahwa Dewan itu lembaga politik, jadi tidak perlu dipercaya betul bahkan harus tidak dipercaya statemen para politisi tersebut,” kata Oushj Dialambaqa kepada tjimanoek.com di Indramayu, Jumat, (10/12/2021).
“Nah hari ini terbukti, mahasiswa (BEM SI) yang datang ke gedung Dewan untuk menyatakan keprihatinannya pada peringatan hari HAM sedunia, ternyata yang konon wakil rakyat tak ada batang hidungnya. Kemudian aparat juga tampak represif ekspresinya menjaga pintu pagar Dewan itu maksudnya apa, dan mahasiswa dianggapnya apa? Preman?,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, aksi yang kerap dilakukan oleh mahasiswa terkadang didramatisir dan dipolitisasi. “Nah itu kadang kita didramatisir dan dipolitisasi, seolah-olah mencekam dan akan cheos wajah relaks kan bisa ditampilkan. Wong mahasiswa itu anak-anak bangsa dan anakmu juga wahai aparat,” tutur Oushj.
Aparat, Oushj mengatakan, yang angkuh justru memiliki potensi memicu anarkisme para peserta aksi. Padahal, para aparat, termasuk anggota dewan digaji dan dibiayai rakyat. “Wajah aparat yang angkuh itu bisa punya potensi psikologis memicu anarkisme di tengah kejengkelan dan kegeraman para anggota Dewan yang bersembunyi, padahal makan minum rakyat yang harus bayar. Terlampau gila itu mereka para wakil rakyat yang makan gaji buta, sekedar menemui dan mendengarkan saja tidak mau,” jelas Oushj.
“Jika pun para anggota Dewan semuanya menemui mahasiswa yang aksi di depan Dewan, mereka semua anggota Dewan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ini dunia tengah berduka mengingatkan pada kita semua bahwa betapa pentingnya soal HAM, maka harus diperingati hari ini, 10 Desember, dan begitu juga kemarin, 9 Desember untuk diperingati sebagai hari Anti Korupsi karena korupsi bisa menjadi bencana bagi bangsa dan negara yang didalamnya ada HAM disitu,” imbuhnya.
Menurutnya, para koruptor dan penjahat pun lantang bersuara mengenai anti korupsi dan HAM. “Ini para koruptor dan penjahat dan para pelanggar HAM, langtang juga berteriak Anti Korupsi dan HAM, bahkan mereka-mereka sebagai pelaku pun tega bicara dibanyak forum diskusi dengan tema Anti Korupsi dan HAM. Seolah-olah mereka peduli dan bukan sebagai pelaku sejarah hitam itu,” kata Oushj.
Terakhir, Oushj mengatakan bahwa dewan yang ada di DPRD Indramayu tidak waras. Sebab, tidak mau mendengar suara rakyat. “Jadi Dewan benar-benar tidak waras, karena hanya mendengarkan saja tidak mau dan sembunyi. Itu sudah gila. Persatulah para mahasiswa dan akademisi, ibu pertiwi kini terus memanggil-manggilmu. Mari kita bersatu memenuhi panggilan dan tanggung jawab moralitas, agar ibu pertiwi bisa Terhenti Menangis Pedihnya,” ucap Oushj Dialambaqa, Jumat, (10/12/2021).
Delapan tuntutan BEM SI
- Audiensi langsung dengan Ketua DPRD Indramayu;
- Mendesak pemerintah daerah Indramayu untuk menuntaskan persoalan banjir rob dengan nyata dan solutif;
- Mendesak upaya mitigasi terhadap banjir di pesisir Indramayu;
- Menghentikan pembangunan PLTU II serta mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan;
- Moratorium ijin pembangunan perusahaan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Hentikan kriminalisasi terhadap petani, buruh, nelayan, serta pejuang rakyat;
- Segera merealisasikan pembangunan di sektor pendidikan yang merata di Indramayu; dan
- Mengoptimalisasi 10 program kerja Bupati Indramayu secara merata.
(PP)
