TJIMANOEK.COM, Indramayu – SMPN 1 Lohbener, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat diduga hampir setiap hari melakukan pungutan liar (pungli) bermoduskan infak. Hal itu dilakukan kepada para siswa dengan dalih membayar infak.
Pungutan itu rata-rata antara Rp 2.000 hingga Rp 5.000 per siswa. Alasan untuk infak yang tidak jelas pemanfaatannya. Padahal selama pandemi, uang dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) hampir tidak digunakan dan tanpa pengeluaran karena memang tidak ada kegiatan ekstrakurikuler.
Bahkan, untuk kegiatan pelaksanaan Hari Guru 2021 saja meminta iuran dari semua siswa. Apalagi saat PORAK (Pekan Olahraga Sekolah) setelah pelaksanaan UAS (Ujian Akhir Semester), semua siswa juga lagi-lagi dimintai iuran “paksa”.
Keterangan Kepala SMPN 1 Lohbener, Syafii didampingi Wakasek Kesiswaan, Ahmad Wasid, membantah tuduhan pungli yang terjadi di Sekolahnya. Ia menyampaikan bahwa itu semua tidak benar yang konon katanya infak tiap hari meminta ke para siswa sebesar Rp 2000. Kalau toh benar, kata Syafii, akan digunakan untuk ngedak (tingkat) ruang kelas.
“Karena ruang kelas terbatas sementara ruang kelas ada 25, mestinya ada 27 ruang kelas, karena ada 9 tingkatan jadi kurang 2 kelas,” tutur Syafii di ruang kerjanya, Rabu, (22/12/2021).
“Jumlah Siswa kurang lebih 700 an dari kelas VII sampai kelas IX, rata-rata satu kelas ada 32 orang siswa,” ungkap Syafii.
Adanya infak itu, beber Syafii, apabila ada insiden saja, contoh kalo ada orang tua siswa yang meninggal dunia. Itupun Osis yang memupuk atas dasar inisiatifnya sendiri bukan pihak Sekolah. Artinya kegiatan itu tidak setiap hari, mungkin kebetulan pada saat itu ada orang tua siswa dan siswa yang meninggal dunia secara berturut-turut, mungkin apa yang dituduhkan orang tua siswa pada saat itu.
Lanjutnya, Kegiatan itu merupakan rutinitas siswa (bertaziah), ketika ada Orang tua Siswa atau siswa yang meninggal dunia, dan pihak sekolahpun memberikan pembelajaran seperti itu. Uang itu dikumpulkan oleh Osis dikemas dan diberikan pada keluarga yang meninggal, pihak sekolah tidak menyentuh uang tersebut.
“Terkait peringatan Hari Guru Nasional (HGN) mengenai pungutan ke siswa dengan nominal Rp 5000 itu inisiatif Siswa sendiri ingin memberikan supraise (kejutan) pada guru, sebelumnya mereka mengadakan rapat dengan para ketua kelas dari kelas VII sampai kelas IX pihak Sekolah tidak mengarahkanya,” tambah Kepala Sekolah SMPN 1 Lohbener, Syafii.
“Mengenai pupukan (red: patungan) untuk kegiatan Porak sekali lagi pihak sekolah tidak meminta, kemauan Siswa sendiri, karena antusiasnya ingin mengadakanya, mereka bilang ke saya pada saat itu ‘ini dari kami dan untuk kami pak’. ya saya mempersilahkan selagi tujuanya positif,” pungkas Kepala Sekolah SMPN 1 Lohbener, Syafii.
Kesempatan yang sama, salah satu anggota Osis SMPN 1 Lohbener menyampaikan, “pastinya setiap tahun ada momentum yang harus dilaksanakan, seperti hari guru dan infak. Memang benar melakukan pungutan tetapi tidak secara paksa, dan itu hasil dari musyawarah para Siswa bukan dari Kepala Sekolah ataupun dari Wakasek, karena itu murni dari kami dan untuk kami juga, karena ingin memberikan supraise (kejutan) dan berbakti pada guru apa salah? Itupun dilakukan cuman satu tahun sekali,” kata salah satu anggota Osis.
Ia kemudian mengatakan, tidak benar jika pihak sekolah melakukan infak setiap hari kepada para siswa.
“Ada informasi melalui media bahwa pihak Sekolah melakukan infak setiap hari itu tidak benar. Kami juga tidak ada paksaan untuk infak, kalo tidak ada yang berpartisipasi tidak ada sangsi,kami memberikan kelonggaran pada teman-teman, contoh ketika ada pupukan Rp 5000 mereka bayar Rp 1000 sisanya tidak kami tagih,” katanya.
“Uang infak diberikan pada keluarga yang meninggal, tujuanya untuk meringankan beban. Uang infak semuanya diberikan dengan nominal Rp 4000, karena siswa ada yang bayar Rp 1000 ada juga yang Rp 5000, variatif tidak ada penekanan,” tuturnya.
“Sebelum mengadakan kegiatan minta ijin dulu sama Pembina Osis, ketika mau mengadakan acara, Pembina Osis akan menyampaikan ke kepala Sekolah, kalau Kepala Sekolah mengijinkan baru dilaksanakan,” tutupnya.
Tiga orang siswa SMPN 1 Lohbener dari kelas VII dan VIII mengatakan, pungutan setiap hari benar dilakukan dengan alasan infak, osis, bencana alam, hingga orang meninggal dunia. “Betul hampir tiap hari membayar Rp 2000 dari kelas VII sampai kelas IX dengan alasan infak, untuk Osis, bencana alam dan Orang meninggal,” terang mereka dengan polosnya di salah satu warung di dekat SMPN 1 Lohbener, Rabu (21/12/2021).
Saat ditanya apakah orang tua mereka tahu, mereka kemudian menjawab iya dan merasa keberatan. “Iya saya kasih tau kalau di Sekolah ada pupukan. Iya merasa keberatan,” tutur mereka bertiga.
Ditempat terpisah lain lagi, siswa kelas VIII SMPN 1 Lohbener menjawab, pungutan yang pasti dilakukan dua kali dalam seminggu dengan alasan Osis. “Tidak tiap hari sih, tapi yang jelas satu minggu 2 kali dengan alasan untuk Osis,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD), Oushj Dialambaqa mengatakan, diksi membantah adanya pungutan di SMPN 1 Lohbener menarik untuk dibedah.
“Jika kita membaca bantahan, cara membantah dan pilihan diksi untuk membantah dan untuk menjelaskan dari apa yang dicorongkan publik atau para orang tua siswa atas berbagai pungutan yang bahkan terjadi saban hari di SMPN 1 Lohbener yang dibantah oleh pihak sekolah, dalam hal ini Kepsek dan Wakasek, dan juga sampai pihak sekolah melibatkan OSIS dan atau pengurus OSIS menarik untuk kita bedah, dan apa yg sesungguhnya terjadi?,” kata Oushj Dialambaqa kepada tjimanoek.com, Selasa, 4 Januari 2022.
“Ada 3 penjelasan, dua penjelasan bantahan dari pihak sekolah dan pengurus OSIS, tetapi dalam waktu yang bersamaan atau selang waktu yang relatif singkat ada juga penjelasan terbalik dari apa yang dijelaskan dan dibanrah oleh Wakasek dan OSIS,” imbuhnya.
Lanjut Oushj, “Penjelasan terbalik itu justru datangnya dari para siswanya sendiri di luar yang berada dalam kepengurusan OSIS, yaitu dari beberapa siswa dari kelas VII, VIII dan IX yang membuat pengakuan kebalikanya. Artinya, mengafirmasi kebenaran adanya fakta dan data berbagai pungutan sekolah atas alibi berbagai peruntukan atas nama pendidikan dan atau pembelajaran berjiwa sosial seperti untuk sumbangan kematian dan seterusnya. Pungutan tersebut bersifat memaksa atau harus. Itu yang terjadi, atas dasar pengakuan para siswa dan orang tua siswa,” jelas Oushj.
“Lantas bagaimana untuk menilai kebenaran dari ke-3 pernyataan dan pengakuan tersebut? Apakah pihak sekolah yang benar karena diperkuat dengan penjelasan pengurus OSIS, ataukah para siswa diluar pengurus OSIS?,” katanya.
Kemudian Oushj mengatakan, ada beberapa pendekatan dengan teori untuk mengambil kesimpulan atas pernyataan dari para siswa. “Jika kita menggunakan pendekatan pisau bedahnya dengan teori psikologi (anak), teori komunikasi verbal, teori gestur verbal dalam menyatakan sesuatu, maka kita akan sampai pada kesimpulan,” ucap Oushj.
Kesimpulan
- Kebenaran material sebagai fakta dan realitas yang terjadi adalah apa yang disampaikan para siswa diluar pengurus OSIS, yaitu siswa kelas VII, VIII dan IX, dengan pilihan kata verbalnya seperti, betul hanpir tiap hari, yang berarti memperkuat fakta siswa yg mengatakan pungutan yg pasti dilakukan seminggu dua kali. Kalau uangnya kurang juga ditagih. Pungutan atas nama infaq, bencana alam dan orang meninggal. Itu berarti menunjukkan adanya beragam pungutan di sekolah.
- Penjelasan pengurus OSIS sama dan sebangun dengan apa yang dijelaskan pihak Wakasek, diksinya terjaga, tegas dalam membantah, dan sama penjelasannya. Secara kebenaran formil itu bisa dijadikan fakta, tapi digugurkan oleh kebenaran material atas penjelasan para siswa itu sendiri diluar OSIS. Dalam peran sebuah sinetron kejar tayang itu berarti sudah disetting (red: diatur) sekenarionya, karena secara psikologis pada masa usia itu belum sampai pada sistem pernyataan seperti itu, sekalipun jika Ketua OSIS dan atau para pengurus OSIS tersebut masuk dalam kategori anak genius.
- Ketua OSIS dan atau pengurus OSIS tersebut ternyata punya bakat dan potensi cemerlang menjadi pemimpin yang mungkin otoriter atau korup dikelak kemudian hari. Jika jadi birokrat maka bakat dan pitensi yang dominan adalah menjadi birokrat penghamba kekuasaan. Semoga itu tidak terjadi kelak dikemudian hari nanti.
Ia juga menyampaikan bahwa mengetahui kebenaran adalah jalan untuk pendidikan moral kepada siswa. “Pertanyaannya adalah bagaimana guru matematika, guru agama, guru bahasa Indonesia dan guru budi pekerti atau pendidikan moral untuk bisa menjelaskan apa itu kebenaran dan apa itu kesalahan. Jika tidak tahu kesalahan maka tidak akan tahu sesuatu yang benar. Sebaliknya, bagaimana mubgkin kita tahu itu benar, wong kita tidak tahu yang itu salah. Itu soalnya. Apa yang bakal terjadi? Sekolah berarti berkontribusi dalam menabung bencana dan petaka peradaban di masa datang,” pungkas Direktur PKSPD, Oushj Dialambaqa.
(TJ-99/ TJIMANOEK.COM)
